Nama Kalijodo berasal dari kata “kali” dan “jodoh”. Pada masa kolonial Belanda tempat ini menjadi salah satu tempat perayaan Peh Cun, yaitu perayaan hari keseratus dalam kalender Imlek. Salah satu tradisi perayaan tersebut adalah pesta air yang diikuti muda-mudi yang bersama-sama naik perahu melintasi Kali Angke.
Bila seorang lelaki terpikat pada seorang perempuan yang ada di perahu, ia akan melempar kue tiong cu pia. Jika perempuan menerima, ia akan melempar balik kue serupa. Tradisi ini akhirnya terus berlanjut sebagai ajang cari jodoh. Dari sinilah muncul sebutan Kali Jodoh atau Kalijodo.
Versi lain bercerita kalau sejak tahun 1600-an tempat ini awalnya adalah persinggahan warga Tionghoa yang mencari gundik atau selir perempuan lokal. Perempuan yang dijadikan gundik disebut cau bau dan dianggap memiliki derajat lebih tinggi daripada pelacur. Dari sini pula Kalijodo berkembang sebagai tempat lokalisasi. Kalijodo semakin ramai sebagai daerah prostitusi sejak Kramat Tunggak ditutup tahun 1999.



Perubahan Menjadi Keharusan
Begitu lamanya menjadi tempat prostitusi, siapa sangka hanya dalam hitungan bulan Kalijodo bisa berubah? Perombakan besar-besaran terjadi sejak Februari 2016. Salah satu pemicunya adalah kasus tabrakan di Kalijodo, pelaku diketahui habis menenggak 10 gelas minuman keras dari tempat lokalisasi.
Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menyatakan ingin membersihkan kawasan Kalijodo. Ia menilai lokalisasi di Kalijodo tak bermanfaat dan lebih banyak memberikan dampak buruk.
Pemprov  DKI Jakarta segera mengeluarkan surat edaran berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan dan Wilayah, Instruksi Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran, dan Jalan Inspeksi; serta Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kegiatan Penertiban Umum.
Poin penting yang disampaikan dalam surat edaran tersebut adalah pengembalian fungsi kawasan Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau, penutupan dan penertiban kegiatan prostitusi serta peredaran minum keras. Pemprov DKI Jakarta menawarkan warga Kalijodo alih profesi atau dipulangkan ke daerah masing-masing.

 


Perubahan Besar Bagi Warga
Mengubah kawasan yang sudah berlabel tertentu bukan usaha mudah. Tito Karnavian yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dibantu TNI, dalam hal ini Kodam Jaya, membantu proses penertiban. Kawasan ini rentan bentrok karena perputaran uang di sini cukup besar. Sejumlah warga yang digusur juga merasa tidak terima.
Lepas dari segala masalah yang timbul, Kalijodo akhirnya resmi berubah wajah pada Oktober 2016. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan anak usaha Sinarmas Group, PT Bumi Serpong Damai Tbk, membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) melalui pembiayaan corporate social responsibility (CSR).
Kini Kalijodo bukan lagi tempat remang-remang yang menakutkan. Ia sudah bersolek menjadi ruang publik yang cantik dan dicari semua orang. Wajah barunya turut memberi warna baru bagi warga sekitar. Mereka dapat bersantai di sana tanpa mengeluarkan uang satu sen pun.
Di wilayah yang terbentang antara Penjaringan Jakarta Utara dan Tambora Jakarta Barat dengan luas 1,4 hektar ini, selain RTH dan RPTRA seluas 5.000 m2, juga terdapat berbagai fasilitas, antara lain taman, monumen, lintasan joging, amfiteater, musala, kios, outdoor fitness, toilet, lintasan sepeda, dan skate park.
Kalijodo sengaja didesain sebagai skate park terbesar di Asia Tenggara bertaraf internasional. Setiap hari mudah ditemui komunitas skateboard dan BMX berlatih serta menjajal kemampuannya di lintasan yang terbagi dalam tiga rintangan dengan tingkat kesulitan berbeda: mudah, sedang, dan sulit.
Perubahan kadang memang harus dipaksakan, tetapi tak berarti tidak bermanfaat. Paling tidak kelak. (*)